Dalam kehidupan , manusia terkadang mudah mengeluh dan menyerah pada keadaan. Tapi dengan dorongan orang-orang yang kita cintai disekitar kita, semangat kita akan bangkit dan kembali meraih kemenangan.
Mengeluh, Menyerah dan Bangkit
Selasa, 20 Oktober 2009
MARIA OZAWA
Maria Ozawa aka Miyabi adalah artis film porno asal Jepang yang sukses mengikuti jejak seniornya, Asia Carera yang telah pensiun dari dunia film porno. Maria Ozawa kini menjadi artis paling dicari dan terpopuler di antara artis-artis porno lainnya di Asia.
Kesuksesan Miyabi di dunia 'lendir' tersebut tidak lepas dari keinginannya menjadi wanita sukses. Walaupun dalam beberapa kesempatan wawancara dia mengaku sulit melakukan adegan-adegan porno dengan pria yang tidak di kenalnya.
Seperti halnya, artis dan bintang film porno Jepang lainnya, Maria Ozawa di payungi oleh sebuah rumah produksi spesialis film-film porno atau yang biasa di sebut AV. Beberapa tahun terakhir ini Miyabi berada di sebuah rumah produksi spesialis seks kekerasan seperti perkosaan dan pelecehan seksual.
Wajah cantik Maria Ozawa diwarisi dari perpaduan kemolekan sang ibu yang asli Jepang dengan Bapaknya yang berasal dari Perancis dan keturunan Canada.
Maria Ozawa mengecap pendidikan di Sekolah Internasional yang membuat pergaulannya menjadi luas dan kemampuan bahasa Inggrisnya menjadi lebih baik.
Hoby yang paling disenanginya adalah bermain Hoki, setiap hari dia bermain Hoki disekolahnya. Maria Ozawa juga senang memasak, dan bermain game Playstasion di kamarnya.
Berhubungan Seks di Usia 13
Maria Ozawa sering di panggil Miyabi di lahirkan di Hokkaido, Jepang pada 8 Januari 1986. Dengan tinggi badan 1.62 meter dan berat 48 kg menjadikannya molek dan terlihat innocent.
Di usia 13 tahun, wanita pencinta warna Pink ini telah mendapatkan pengalaman seks pertamanya. Saat itu dia melakukan hubungan seks dengan sang pacar pertama yang 4 tahun lebih tua darinya. Dari blog pribadinya diketahui di usia 19 tahun, Maria Ozawa telah melakukan dengan 6 pria, empat diantaranya adalah sang pacar.
Di usia itu, Maria Ozawa telah menguasai 48 posisi seks yang dia pelajari dari majalah porno yang dibelinya sendiri.
Bergabung dengan Rumah Produksi Film Porno Jepang
Perjalanan karir Maria Ozawa di dunia film porno dimulai dari perkenalannya dengan seorang pekerja AV (rumah produksi film di Jepang). dan karirnya pun dimulai dari B-Open, sebuah agen artis terkenal di Jepang. Di terima di B-Open, Ozawa menjadi model dari situs www.shirouto-teien.com pada bulan Juni 2005. Di situs ini, Maria membintangi beberapa set foto dan dua buah film blue.
Di bulan Oktober 2005, Maria dikontrak oleh S1, sebuah Production House film dewasa Jepang. Di perusahaan inilah, Maria Ozawa pertama kali membintangi "New Face", video porno yang membuat namanya melesat dan terkenal seperti sekarang ini. Di S1, Maria Ozawa membintangi satu judul setiap bulannya sampai Februari 2007. Judul-judul video Maria Ozawa sempat menjuarai kompetisi penjualan terbanyak film-film porno se Jepang.
Di tahun yang sama bulan April, Maria pindah dari S1 ke Dasdas. Di rumah produksi yang satu ini, maria Ozawa banyak membintangi film-film yang bertemakan kekerasan, perkosaan, dan penyiksaan fisik. Di akhir tahun 2007, maria Osawa pindah lagi ke Attackers, Rumah Produksi Video porno yang spesiliasi di tema perkosaan.
Selain membintangi video-video orang dewasa, Maria Ozawa juga tampak dalam beberapa film-film V-Cinema, MTV Jepang, dan di Yokohama Hip Hop Group sebagai model dalam video klip lagu Summer Time in the D.S.C.
Membintangi Film Porno Tanpa Sensor
Dalam perfilman jenis porno di Jepang terdapat sebuah aturan dimana kelamin pria dan wanita yang melakukan adegan film porno tersebut tidak boleh terlihat secara vulgar. Oleh pihak rumah produksi, adegan seksual tersebut di sensor dengan melakukan blur atau membuatnya kabur sehingga setiap adegan vulgar tidak nampak.
Begitu pula dengan film-film Maria Ozawa. Sensor film Miyabi terlihat di hampir seluruh judul yang di lakoninya. Walaupun demikian beberapa judul atau scene video tampaknya bebas sensor atau tidak di sensor sama sekali. Adegan-adegan tersebut biasanya di buat khusus untuk video porno yang akan di putar di internet.
Maka pencarian film porno Maria Ozawa aka Miyabi tanpa sensor sangat marak di internet. Para fans Miyabi tampaknya begitu penasaran dan ingin mengetahui lebih banyak tentang Maria Ozawa. - Koseling.Net
Read More......
Sabtu, 18 Juli 2009
Obama Kutuk Pelaku Pemboman di Indonesia
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengutuk keras pelaku pemboman di dua hotel mewah di Indonesia pada Jumat (17/7/2009) pagi.
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengutuk keras pelaku pemboman di dua hotel mewah di Indonesia pada Jumat (17/7/2009) pagi.
Obama berujar Amerika siap membantu pemerintah Indonesia dalam membongkar para pelaku pemboman di Indonesia.
Dalam pernyataan tertulisnya, Obama menyampaikan belasungkawa terhadap para korban dan juga para keluarga yang dicintai. Ledakan bom tersebut menewaskan sembilan orang dan melukai puluhan orang lainnya.
"Rakyat Amerika akan siap menolong masyarakat Indonesia di masa yang sulit sekarang ini, dan pemerintah Amerika akan siap siaga menolong pemerintah Indonesia untuk merespon dan memulihkan dampak serangan terror yang mengiris hati, sebagai sahabat dan teman," tutur Obama seperti dikutip dari reuters, Jumat pagi waktu setempat.
Obama juga berpesan pada Indonesia agar tetap kukuh membasmi para teroris sampai ke akar-akarnya. "Serangan itu jelas, para teroris hanya membunuh orang-orang yang tidak berdosa, wanita juga anak-anak, tanpa memandang agama yang ada diseluruh bangsa di dunia," tandasnya.
Dia melanjutkan, Amerika akan tetap menjalin kerjasama dengan Indonesia untuk mengikis habis ancaman dari pelaku teroris.
"Kita akan tetap kukuh mendukung kedepannya untuk masalah keamanan dan peluang untuk rakyat Indonesia," pungkas Obama. (nov)
Read More......
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengutuk keras pelaku pemboman di dua hotel mewah di Indonesia pada Jumat (17/7/2009) pagi.
Obama berujar Amerika siap membantu pemerintah Indonesia dalam membongkar para pelaku pemboman di Indonesia.
Dalam pernyataan tertulisnya, Obama menyampaikan belasungkawa terhadap para korban dan juga para keluarga yang dicintai. Ledakan bom tersebut menewaskan sembilan orang dan melukai puluhan orang lainnya.
"Rakyat Amerika akan siap menolong masyarakat Indonesia di masa yang sulit sekarang ini, dan pemerintah Amerika akan siap siaga menolong pemerintah Indonesia untuk merespon dan memulihkan dampak serangan terror yang mengiris hati, sebagai sahabat dan teman," tutur Obama seperti dikutip dari reuters, Jumat pagi waktu setempat.
Obama juga berpesan pada Indonesia agar tetap kukuh membasmi para teroris sampai ke akar-akarnya. "Serangan itu jelas, para teroris hanya membunuh orang-orang yang tidak berdosa, wanita juga anak-anak, tanpa memandang agama yang ada diseluruh bangsa di dunia," tandasnya.
Dia melanjutkan, Amerika akan tetap menjalin kerjasama dengan Indonesia untuk mengikis habis ancaman dari pelaku teroris.
"Kita akan tetap kukuh mendukung kedepannya untuk masalah keamanan dan peluang untuk rakyat Indonesia," pungkas Obama. (nov)
Read More......
Kabinet SBY: Konvergensi Kepentingan
Meski bukan hasil resmi dari KPU, hasil quick count dapat mengindikasikan hasil perhitungan KPU yang akan diumumkan kepada publik dalam beberapa minggu mendatang.
Meski bukan hasil resmi dari KPU, hasil quick count dapat mengindikasikan hasil perhitungan KPU yang akan diumumkan kepada publik dalam beberapa minggu mendatang.
Penggunaan metode quick-count sudah terbukti akurat menggambarkan hasil dalam pemilu legislatif, April lalu, dan juga di berbagai pilkada. Di dalam beberapa kasus pilkada, quick-count gagal memprediksi pemenang, namun itu terjadi di dalam kasus-kasus di mana persaingan antarkandidat sangat ketat. Persaingan dalam pilpres kali ini sepertinya jauh dari kompetitif sehingga akurasi quickcount sepertinya tidak perlu diragukan. Jadi, jika tidak ada aral melintang, SBY akan terpilih lagi menjadi Presiden RI untuk lima tahun mendatang.
Sejalan dengan makin jelasnya kenyataan bahwa SBY akan menjadi presiden RI untuk lima tahun mendatang, gonjang-ganjing posisi-posisi menteri juga dimulai. Pertanyaan mengenai partai mana mendapatkan berapa kursi kabinet dan menteri apa saja yang mereka akan peroleh mulai mengemuka. Pembagian porsi kursi kabinet merupakan salah satu kunci penting bagi keberhasilan SBY lima tahun mendatang.
Dalam kepemimpinannya yang kedua, agenda SBY tidak lain adalah mempertahankan stabilitas politik dan mendorong percepatan pembangunan di era ketidakpastian ekonomi. Secara lebih spesifik, agenda utama pemerintah lima tahun ke depan tidak lain adalah mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia lewat peningkatan investasi infrastruktur dan industri, pembangunan kualitas sumber daya manusia, mendorong penyerapan teknologi, dan juga menjaga kekuatan ekonomi Indonesia di bidang agraris. Harapannya, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup, pengangguran bisa ditekan dan tingkat kemiskinan akan semakin berkurang.
Keduanya tidak lepas dari dan membutuhkan dukungan partai politik di parlemen. Oleh karena itu, menjadi penting bagi SBY di dalam membentuk kabinetnya untuk menemukan titik konvergensi antara agenda kerjanya dengan kepentingan politik para pendukungnya.
Tiga Prinsip
Ada tiga prinsip dasar dalam pembentukan kabinet yang sudah jelas dikemukakan SBY maupun orang-orang di dekatnya, yang jika betul-betul ditaati akan memunculkan kabinet yang kuat dan kapabel. Pertama, presiden memegang hak prerogatif untuk memutuskan siapa yang akan terpilih masuk ke dalam kabinet.
Dalam masa kampanye kemarin, banyak kader partai koalisi pendukung SBY-Boediono yang menyatakan kekecewaan mereka karena tidak dilibatkan secara intensif dalam kampanye. SBY melakukan ini bukan tanpa alasan. Ia ingin menunjukkan bahwa jika pasangan SBY-Boediono menang, itu lebih dikarenakan faktor figur SBY sehingga dalam pembagian kue kursi kabinet SBY dapat lebih leluasa melakukannya. Kedua adalah prinsip integritas dan meritokrasi, bukan prinsip tawar-menawar politik, yang akan menjadi dasar pilihan SBY.
Berbagai pihak koalisi pendukung SBY sudah memberikan signal tentang harapan mereka dan tentang pentingnya prinsip proporsional dalam pembagian kursi kabinet. Di tengah berbagai signal tuntutan dari para pendukungnya, semoga prinsip integritas dan meritrokasi-lah yang akan tetap diutamakan sebagai pertimbangan utama SBY, meski pertimbangan politik tidak boleh dan tidak dapat dilupakan. Ketiga adalah perencanaan. Meski perhitungan hasil resmi pemilu presiden belum selesai, bukan berarti perencanaan kabinet tidak boleh dan tidak bisa dimulai.
Sejarah menunjukkan, keberhasilan SBY mengungguli jauh pasangan kandidat lainnya tidak lepas dari faktor perencanaan yang jauh lebih matang. Oleh karena itu, untuk bisa optimal dan sukses memimpin lima tahun ke depan, sangat bijaksana jika perencanaan kabinet juga dimulai sedini mungkin.
Selain tiga prinsip yang sangat mendasar dan penting tersebut, aspek mendasar yang harus dipertimbangkan adalah kenyataan bahwa agenda pembangunan ke depan tidak dapat lepas dari situasi politik ke depan. Kabinet yang kuat dan kapabel tanpa memperhitungkan realitas dan konteks berpolitik di Indonesia tidak akan berfungsi optimal.
Fluiditas Koalisi
Yang tidak boleh dilupakan SBY adalah stabilitas politik akan menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi. Artinya, SBY mau tidak mau harus memperhatikan kepentingan para pendukungnya untuk dapat menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.
Dibandingkan periode 2004- 2009 di mana partai basis SBY yaitu Demokrat hanya menguasai 10% kursi di DPR, lima tahun ke depan Demokrat menguasai 150 kursi atau 26% kursi di DPR. Dengan demikian, posisi SBY akan jauh lebih kuat dibanding lima tahun terakhir. Jika ditambah dengan partai koalisi pendukungnya, total kursi partai yang mendukung SBY-Boediono mencapai 56%.
Meski berdasarkan koalisi pilpres SBY-Boediono mendapat dukungan mayoritas partai yang memperoleh kursi di DPR, kenyataannya adalah di dalam sistem politik Indonesia tidak ada aturan konstitusi maupun undang-undang mengenai koalisi. Artinya, pertama adalah koalisi sebelum pemilu dan koalisi sesudah pemilu bisa sangat berbeda. Bahkan, koalisi hari ini bisa sangat berbeda dengan koalisi besok. Artinya, koalisi untuk mendukung pemerintah bukanlah harga mati dan dapat berubah setiap saat.
Oleh karena itu, dukungan partai yang menguasai mayoritas kursi di DPR mendatang untuk SBY dalam pilpres lalu belum merupakan jaminan bahwa SBY akan memperolehnya terus dalam lima tahun mendatang. Tidak ada jaminan bahwa SBY akan dapat dengan mudah meloloskan kebijakannya di dalam proses legislasi di DPR. SBY akan menghadapi pilihan yang dilematis pada saat akan menerapkan prinsip integritas dan meritokrasi yang murni dalam pemilihan kabinetnya sementara ia juga harus berusaha memuaskan kepentingan pendukungnya untuk menjamin dukungan di DPR.
Idealnya memang kita memiliki kader-kader partai yang berkualitas dan memiliki spesialisasi dalam bidang-bidang yang dibutuhkan dalam kabinet sehingga SBY dapat dengan mudah memilih anggota kabinet yang berkualitas dari partai-partai politik. Sayangnya harapan ini masih jauh dari kenyataan mengingat orang-orang yang betul-betul ahli dan berkualitas justru kebanyakan berada di luar sistem pengaderan partai politik.
Dukungan Politik
Nyatanya kepentingan pembangunan tidak dapat lepas dari realitas politik. Seperti yang disebutkan di atas, stabilitas politik merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam lima tahun ke depan, stabilitas politik akan sangat bergantung pada bagaimana presiden terpilih menjaga dukungan partai-partai pendukungnya di parlemen.
Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal jika muncul di sana sini tuntutan kepada SBY untuk menerapkan sistem meritokrasi secara murni dalam pemilihan kabinetnya. Tuntutan seperti ini cenderung normatif dan buta terhadap realitas politik yang ada sehingga cenderung tidak berguna. Betul, dari sisi konstitusional bahwa SBYlah pemegang hak prerogatif. Namun, ada realitas politik yang tidak bisa diabaikan jika memang pemerintah ingin bekerja maksimal.
Justru publik harus memberikan masukan yang realistis tentang bagaimana mempertemukan kepentingan politik dan kepentingan pembangunan ke depan. Satu hal yang pasti, presiden terpilih perlu memperbesar dukungannya di parlemen dari sekadar mayoritas mengingat sangat cairnya koalisi di parlemen. Kita tentunya tidak lupa dengan bagaimana misalnya PKS dalam beberapa bulan terakhir membuat pernyataan yang mengancam akan meninggalkan koalisi pendukung SBY ketika keinginan dan kepentingannya tidak terakomodasi.
Dengan dukungan koalisi mayoritas yang dominan atau menguasai kursi di parlemen yang jumlahnya jauh di atas 51%, presiden terpilih dapat meminimalisasi efek cairnya koalisi. Jika pun nanti ada partai pendukung yang mengubah posisinya, dukungan mayoritas di parlemen untuk presiden terpilih masih dapat terjaga. Salah satu caranya adalah membuka komunikasi dengan partai-partai besar seperti Golkar dan PDIP. Jadi bukan tidak mungkin jika dalam waktu-waktu mendatang kita melihat adanya kader-kader dari Golkar dan PDIP yang akan ditawarkan masuk ke dalam kabinet SBY.
Namun, untuk tidak mengorbankan terlalu banyak kualitas kabinet, SBY dapat membuat pos-pos baru di kabinet untuk mengakomodasi pendukungnya, terutama pendukung-pendukung yang memiliki kursi di kabinet. Partai pendukung yang tidak memiliki kursi di kabinet dapat dinomorduakan.
Sementara itu, sejalan dengan semakin tidak pastinya prospek ekonomi di tengah krisis global yang masih belum jelas arahnya serta semakin tidak jelasnya kondisi keamanan dan politik pascapengeboman, Jumat lalu, SBY tetap perlu mengisi posisi-posisi penting dalam bidang ekonomi dan keamanan; seperti menteri keuangan, menteri perdagangan, dan menteri polhukam; dengan pertimbangan yang murni berdasarkan integritas dan meritokrasi untuk menjamin kesuksesan agendanya lima tahun ke depan.(*)
Read More......
Meski bukan hasil resmi dari KPU, hasil quick count dapat mengindikasikan hasil perhitungan KPU yang akan diumumkan kepada publik dalam beberapa minggu mendatang.
Penggunaan metode quick-count sudah terbukti akurat menggambarkan hasil dalam pemilu legislatif, April lalu, dan juga di berbagai pilkada. Di dalam beberapa kasus pilkada, quick-count gagal memprediksi pemenang, namun itu terjadi di dalam kasus-kasus di mana persaingan antarkandidat sangat ketat. Persaingan dalam pilpres kali ini sepertinya jauh dari kompetitif sehingga akurasi quickcount sepertinya tidak perlu diragukan. Jadi, jika tidak ada aral melintang, SBY akan terpilih lagi menjadi Presiden RI untuk lima tahun mendatang.
Sejalan dengan makin jelasnya kenyataan bahwa SBY akan menjadi presiden RI untuk lima tahun mendatang, gonjang-ganjing posisi-posisi menteri juga dimulai. Pertanyaan mengenai partai mana mendapatkan berapa kursi kabinet dan menteri apa saja yang mereka akan peroleh mulai mengemuka. Pembagian porsi kursi kabinet merupakan salah satu kunci penting bagi keberhasilan SBY lima tahun mendatang.
Dalam kepemimpinannya yang kedua, agenda SBY tidak lain adalah mempertahankan stabilitas politik dan mendorong percepatan pembangunan di era ketidakpastian ekonomi. Secara lebih spesifik, agenda utama pemerintah lima tahun ke depan tidak lain adalah mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia lewat peningkatan investasi infrastruktur dan industri, pembangunan kualitas sumber daya manusia, mendorong penyerapan teknologi, dan juga menjaga kekuatan ekonomi Indonesia di bidang agraris. Harapannya, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup, pengangguran bisa ditekan dan tingkat kemiskinan akan semakin berkurang.
Keduanya tidak lepas dari dan membutuhkan dukungan partai politik di parlemen. Oleh karena itu, menjadi penting bagi SBY di dalam membentuk kabinetnya untuk menemukan titik konvergensi antara agenda kerjanya dengan kepentingan politik para pendukungnya.
Tiga Prinsip
Ada tiga prinsip dasar dalam pembentukan kabinet yang sudah jelas dikemukakan SBY maupun orang-orang di dekatnya, yang jika betul-betul ditaati akan memunculkan kabinet yang kuat dan kapabel. Pertama, presiden memegang hak prerogatif untuk memutuskan siapa yang akan terpilih masuk ke dalam kabinet.
Dalam masa kampanye kemarin, banyak kader partai koalisi pendukung SBY-Boediono yang menyatakan kekecewaan mereka karena tidak dilibatkan secara intensif dalam kampanye. SBY melakukan ini bukan tanpa alasan. Ia ingin menunjukkan bahwa jika pasangan SBY-Boediono menang, itu lebih dikarenakan faktor figur SBY sehingga dalam pembagian kue kursi kabinet SBY dapat lebih leluasa melakukannya. Kedua adalah prinsip integritas dan meritokrasi, bukan prinsip tawar-menawar politik, yang akan menjadi dasar pilihan SBY.
Berbagai pihak koalisi pendukung SBY sudah memberikan signal tentang harapan mereka dan tentang pentingnya prinsip proporsional dalam pembagian kursi kabinet. Di tengah berbagai signal tuntutan dari para pendukungnya, semoga prinsip integritas dan meritrokasi-lah yang akan tetap diutamakan sebagai pertimbangan utama SBY, meski pertimbangan politik tidak boleh dan tidak dapat dilupakan. Ketiga adalah perencanaan. Meski perhitungan hasil resmi pemilu presiden belum selesai, bukan berarti perencanaan kabinet tidak boleh dan tidak bisa dimulai.
Sejarah menunjukkan, keberhasilan SBY mengungguli jauh pasangan kandidat lainnya tidak lepas dari faktor perencanaan yang jauh lebih matang. Oleh karena itu, untuk bisa optimal dan sukses memimpin lima tahun ke depan, sangat bijaksana jika perencanaan kabinet juga dimulai sedini mungkin.
Selain tiga prinsip yang sangat mendasar dan penting tersebut, aspek mendasar yang harus dipertimbangkan adalah kenyataan bahwa agenda pembangunan ke depan tidak dapat lepas dari situasi politik ke depan. Kabinet yang kuat dan kapabel tanpa memperhitungkan realitas dan konteks berpolitik di Indonesia tidak akan berfungsi optimal.
Fluiditas Koalisi
Yang tidak boleh dilupakan SBY adalah stabilitas politik akan menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi. Artinya, SBY mau tidak mau harus memperhatikan kepentingan para pendukungnya untuk dapat menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.
Dibandingkan periode 2004- 2009 di mana partai basis SBY yaitu Demokrat hanya menguasai 10% kursi di DPR, lima tahun ke depan Demokrat menguasai 150 kursi atau 26% kursi di DPR. Dengan demikian, posisi SBY akan jauh lebih kuat dibanding lima tahun terakhir. Jika ditambah dengan partai koalisi pendukungnya, total kursi partai yang mendukung SBY-Boediono mencapai 56%.
Meski berdasarkan koalisi pilpres SBY-Boediono mendapat dukungan mayoritas partai yang memperoleh kursi di DPR, kenyataannya adalah di dalam sistem politik Indonesia tidak ada aturan konstitusi maupun undang-undang mengenai koalisi. Artinya, pertama adalah koalisi sebelum pemilu dan koalisi sesudah pemilu bisa sangat berbeda. Bahkan, koalisi hari ini bisa sangat berbeda dengan koalisi besok. Artinya, koalisi untuk mendukung pemerintah bukanlah harga mati dan dapat berubah setiap saat.
Oleh karena itu, dukungan partai yang menguasai mayoritas kursi di DPR mendatang untuk SBY dalam pilpres lalu belum merupakan jaminan bahwa SBY akan memperolehnya terus dalam lima tahun mendatang. Tidak ada jaminan bahwa SBY akan dapat dengan mudah meloloskan kebijakannya di dalam proses legislasi di DPR. SBY akan menghadapi pilihan yang dilematis pada saat akan menerapkan prinsip integritas dan meritokrasi yang murni dalam pemilihan kabinetnya sementara ia juga harus berusaha memuaskan kepentingan pendukungnya untuk menjamin dukungan di DPR.
Idealnya memang kita memiliki kader-kader partai yang berkualitas dan memiliki spesialisasi dalam bidang-bidang yang dibutuhkan dalam kabinet sehingga SBY dapat dengan mudah memilih anggota kabinet yang berkualitas dari partai-partai politik. Sayangnya harapan ini masih jauh dari kenyataan mengingat orang-orang yang betul-betul ahli dan berkualitas justru kebanyakan berada di luar sistem pengaderan partai politik.
Dukungan Politik
Nyatanya kepentingan pembangunan tidak dapat lepas dari realitas politik. Seperti yang disebutkan di atas, stabilitas politik merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam lima tahun ke depan, stabilitas politik akan sangat bergantung pada bagaimana presiden terpilih menjaga dukungan partai-partai pendukungnya di parlemen.
Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal jika muncul di sana sini tuntutan kepada SBY untuk menerapkan sistem meritokrasi secara murni dalam pemilihan kabinetnya. Tuntutan seperti ini cenderung normatif dan buta terhadap realitas politik yang ada sehingga cenderung tidak berguna. Betul, dari sisi konstitusional bahwa SBYlah pemegang hak prerogatif. Namun, ada realitas politik yang tidak bisa diabaikan jika memang pemerintah ingin bekerja maksimal.
Justru publik harus memberikan masukan yang realistis tentang bagaimana mempertemukan kepentingan politik dan kepentingan pembangunan ke depan. Satu hal yang pasti, presiden terpilih perlu memperbesar dukungannya di parlemen dari sekadar mayoritas mengingat sangat cairnya koalisi di parlemen. Kita tentunya tidak lupa dengan bagaimana misalnya PKS dalam beberapa bulan terakhir membuat pernyataan yang mengancam akan meninggalkan koalisi pendukung SBY ketika keinginan dan kepentingannya tidak terakomodasi.
Dengan dukungan koalisi mayoritas yang dominan atau menguasai kursi di parlemen yang jumlahnya jauh di atas 51%, presiden terpilih dapat meminimalisasi efek cairnya koalisi. Jika pun nanti ada partai pendukung yang mengubah posisinya, dukungan mayoritas di parlemen untuk presiden terpilih masih dapat terjaga. Salah satu caranya adalah membuka komunikasi dengan partai-partai besar seperti Golkar dan PDIP. Jadi bukan tidak mungkin jika dalam waktu-waktu mendatang kita melihat adanya kader-kader dari Golkar dan PDIP yang akan ditawarkan masuk ke dalam kabinet SBY.
Namun, untuk tidak mengorbankan terlalu banyak kualitas kabinet, SBY dapat membuat pos-pos baru di kabinet untuk mengakomodasi pendukungnya, terutama pendukung-pendukung yang memiliki kursi di kabinet. Partai pendukung yang tidak memiliki kursi di kabinet dapat dinomorduakan.
Sementara itu, sejalan dengan semakin tidak pastinya prospek ekonomi di tengah krisis global yang masih belum jelas arahnya serta semakin tidak jelasnya kondisi keamanan dan politik pascapengeboman, Jumat lalu, SBY tetap perlu mengisi posisi-posisi penting dalam bidang ekonomi dan keamanan; seperti menteri keuangan, menteri perdagangan, dan menteri polhukam; dengan pertimbangan yang murni berdasarkan integritas dan meritokrasi untuk menjamin kesuksesan agendanya lima tahun ke depan.(*)
Read More......
Bom Kuningan Identik dengan Bom Bali, Polri Telusuri JI
JAKARTA - Kepolisian terus mengembangkan penyelidikan terkait ledakan bom di JW Marriott dan Ritz Carlton. Polri pun sudah menelusuri kemungkinan keterkaitan Jamaah Islamiah (JI) dengan tragedi "Black Friday".
JAKARTA - Kepolisian terus mengembangkan penyelidikan terkait ledakan bom di JW Marriott dan Ritz Carlton. Polri pun sudah menelusuri kemungkinan keterkaitan Jamaah Islamiah (JI) dengan tragedi "Black Friday".
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Sukarna di Media Center, Bellagio, Mega Kuningan, Jakarta, Minggu (19/7/2009), menyatakan langkah penelusuran keterkaitan Jamaah Islamiah ini karena ada kesamaan bom baik di Cilacap maupun di Bali.
"Rangkaian bom itu identik dengan Cilacap dan biasa digunakan seperti kasus bom Bali. Sehingga kepolisian mengarahkan jika kalau identik jadi tujuan pencarian. Polisi tetap fokus mencari kelompok, jaringan, atau individu," terang Nanan.
Ditegaskan oleh Nanan, memang dari olah TKP ada kesamaan alat, barang, transistor, dan metode antara bom Bali dengan bom yang baru saja meledak di JW Marriott maupun Ritz Carlton. (mbs)
Minggu, 19 Juli 2009 - 12:23 wib
text TEXT SIZE :
Share
Irma Yani - Okezone
Read More......
JAKARTA - Kepolisian terus mengembangkan penyelidikan terkait ledakan bom di JW Marriott dan Ritz Carlton. Polri pun sudah menelusuri kemungkinan keterkaitan Jamaah Islamiah (JI) dengan tragedi "Black Friday".
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Sukarna di Media Center, Bellagio, Mega Kuningan, Jakarta, Minggu (19/7/2009), menyatakan langkah penelusuran keterkaitan Jamaah Islamiah ini karena ada kesamaan bom baik di Cilacap maupun di Bali.
"Rangkaian bom itu identik dengan Cilacap dan biasa digunakan seperti kasus bom Bali. Sehingga kepolisian mengarahkan jika kalau identik jadi tujuan pencarian. Polisi tetap fokus mencari kelompok, jaringan, atau individu," terang Nanan.
Ditegaskan oleh Nanan, memang dari olah TKP ada kesamaan alat, barang, transistor, dan metode antara bom Bali dengan bom yang baru saja meledak di JW Marriott maupun Ritz Carlton. (mbs)
Minggu, 19 Juli 2009 - 12:23 wib
text TEXT SIZE :
Share
Irma Yani - Okezone
Read More......
Langgan:
Entri (Atom)
